responsive site templates

© PT Tamasya Indah 2020

.

Pemerintah Akan Membentuk Rekening
Penampungan Biaya Umrah

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) soal penampungan dana umrah untuk menjaga keamanan dana jemaah. Ia meminta agar Kemenag mengkaji lebih dalam serta meminta masukan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebelum Peraturan Pemerintah tersebut disahkan.
Ia menilai potensi dana yang tertampung cukup besar. Apabila jumlah jemaah umrah mencapai 1 juta setiap tahun, maka potensi penampungan dana bisa mencapai Rp 20 triliun dengan rata-rata biaya Rp 20 juta.
"Saya memahami diperlukan solusi atas penyelenggara umrah wanprestasi yang merugikan jamaah. Namun penampungan dengan potensi dana besar juga rawan menimbulkan masalah, seperti penyalahgunaan anggaran dan korupsi, yang akhirnya bisa merugikan calon jemaah umrah, penyelenggaraan umrah, dan mencoreng nama Kemenag," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (28/1/2021).
"Oleh karena itu Kemenag harus transparan, dan seluruh pihak khususnya Komisi VIII DPR-RI dan PPIU harus dilibatkan dalam mempersiapkan dan mengawal kebijakan baru ini," imbuhnya.
Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama ini merinci beberapa hal positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Untuk positifnya yaitu akan ada tenggat waktu maksimal keberangkatan dan perlindungan dari penelantaran atau kegagalan keberangkatan.
Namun menurutnya, peningkatan cakupan asuransi berpotensi meningkatkan nilai premi, yang berimbas pada naiknya biaya penyelenggaraan umrah. Jika umrah mahal dan pelaksanaan hukum terkait legalitas PPIU masih lemah, maka akan meningkatkan risiko penipuan umrah bodong yang merugikan banyak jemaah.
meski pengelolaan dana sudah berpusat ke penampungan, namun belum ada jaminan atas dana tersebut bila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, HNW mengusulkan agar penampungan dana umrah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana dana haji.
Di samping itu, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan penampungan dana umrah bukan solusi untuk menyelesaikan masalah penyelenggara umrah tak berizin. Sehingga Kemenag tetap harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum atas penyelenggara umrah bodong.
HNW mengimbau agar jangan sampai mekanisme penampungan dana umrah menyulitkan PPIU, khususnya dalam mengambil dana tersebut untuk penyediaan akomodasi bagi jemaah umrah. Sebab, berkaca dari sistem sebelumnya, yakni Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), uang jemaah seringkali tertahan dan pencairannya membutuhkan waktu lama.

Syarat Umrah Terbaru
Saat Masa Pandemi

29 Januari 2021

Syarat dan ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Fakta-Fakta Menarik Mengenai Kiswah, Kain Penutup Kakbah

01 Februari 2021

Arab Saudi memiliki pabrik khusus yang bertugas mendesain dan membuat kiswah Kakbah. Namun ternyata sepanjang sejarahnya, kain kiswah tidak selalu dibuat di Arab Saudi.

Indonesia Masuk Dalam 20 Daftar Negara yang dilarang masuk ke wilayah Arab Saudi

03 Februari 2021

Larangan juga berlaku bagi pelaku perjalanan yang melakukan transit di 20 negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari terakhir sebelum menuju Arab Saudi.

Address

Mampang Prapatan Raya no. 106 RT 01/01
Kel. Duren Tiga
Kec. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan

Contacts

Email : info@tamasyaindah.co.id
Phone :
021 791 812 51
0857 141 124 64

__________

tamasyaindah.co.id